oleh

Tetap Panen Sawit di Lahan Berplang Sitaan Kejagung, Aktivitas PT MHL/CV MAL Disorot, Nama Oknum Polsek Koba Muncul

-Berita-120 Dilihat
banner 468x60

BANGKA TENGAH, MIOnline.klick – Aktivitas perkebunan kelapa sawit di wilayah Desa Terentang dan Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, kembali menjadi sorotan. Pasalnya, perusahaan yang disebut PT MHL/CV MAL diduga masih menjalankan kegiatan operasional pemanenan buah kelapa sawit, meskipun di kawasan tersebut terdapat plang penyitaan yang dikaitkan dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). Sabtu (14/11/2026)

Keberadaan plang penyitaan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai status penguasaan lahan, pengawasan aset yang diduga telah disita negara, serta dasar hukum yang digunakan perusahaan untuk tetap menjalankan aktivitas perkebunan.

Berdasarkan informasi dan dokumentasi hasil investigasi tim 9 jejak kasus terlihat sejumlah karyawan bersama mandor perusahaan melakukan aktivitas pemanenan buah kelapa sawit di lokasi perkebunan Desa Terentang dan Desa Guntung.

Aktivitas tersebut diduga berlangsung secara normal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai siapa pihak yang memberikan kewenangan operasional, terutama apabila benar lahan tersebut telah masuk dalam objek penyitaan negara.

Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, kegiatan operasional tersebut diduga berjalan atas perintah seseorang yang disebut sebagai pemilik atau owner berinisial TT alias ASN. Namun, informasi mengenai pihak yang memberikan perintah tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi dari sumber lapangan mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota Polsek Koba dalam aktivitas perkebunan tersebut.

Salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan adanya nama Aan, yang disebut sebagai mandor proyek perkebunan sawit.

“Aan mandor proyek sawit itu, Bang. Tanya Mahendra Polsek,” ungkap sumber kepada tim investigasi.

Sumber lainnya turut menyampaikan informasi mengenai keberadaan seseorang bernama Sandra yang disebut berada di lokasi perkebunan.

“Untuk di lapangan ada Sandra Polsek di lapangan, Bang,” tambah sumber tersebut.

Informasi tersebut masih sebatas keterangan sumber dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi resmi dari pihak kepolisian maupun pihak-pihak yang namanya disebut.

Dok : Buah sawit yang terpantau telah dipanen oleh Aan dan kawan-kawan yang dikumpulkan di pinggir jalan lokasi perkebunan sawit.

Untuk memperoleh keberimbangan pemberitaan, Tim 9 Jejak Kasus berupaya mengonfirmasi Mahendra terkait informasi yang berkembang mengenai dugaan keterlibatan anggota Polsek Koba dalam aktivitas perkebunan sawit tersebut.

Saat dikonfirmasi, Mahendra memberikan tanggapan:

“Main bai ke Polsek Koba, silaturahmi nambah saudara,” ungkap Mahendra saat dikonfirmasi media ini.

Ketika kembali disinggung mengenai dugaan keterlibatan anggota Polsek Koba di lokasi perkebunan, Mahendra membantah informasi tersebut.

“Hoax tu, Om. Fitnah,” tambah Mahendra.

Tim 9 Jejak Kasus meminta AKBP Samuel Simanjuntak, S.I.K., M.H.. pimpinan Polres Bangka Tengah dan pihak terkait melakukan pengecekan langsung terhadap aktivitas perkebunan di Desa Terentang dan Desa Guntung.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan status hukum lahan, dasar pelaksanaan pemanenan, pihak yang bertanggung jawab atas operasional perkebunan, serta menelusuri kebenaran informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian.

Apabila benar lahan tersebut merupakan objek penyitaan Kejaksaan Agung, maka perlu dijelaskan kepada publik bagaimana mekanisme pengelolaan dan pengawasan aset tersebut selama proses hukum berlangsung.

Tim 9 Jejak Kasus juga menyatakan akan melakukan koordinasi dengan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kepulauan Bangka Belitung guna menyampaikan informasi dan meminta pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran disiplin maupun kode etik anggota Polri.

Masyarakat berharap penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan, tanpa tebang pilih dan tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu.

Kini publik menunggu penjelasan resmi dari Kejaksaan Agung, aparat penegak hukum setempat, serta pihak perusahaan terkait status lahan dan keberlanjutan aktivitas pemanenan tersebut.

Plang, atau merusak segel yang ditempatkan oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang, maupun menggagalkan penutupan dengan segel.

Secara aturan Ancaman pidananya paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 289 KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023)
Karena peristiwa yang diberitakan terjadi pada 1 Oktober 2026, ketentuan KUHP Nasional sudah berlaku.

Pasal 289 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang:

Menarik barang yang disita berdasarkan peraturan perundang-undangan atau menyembunyikan barang yang diketahui berada dalam sitaan.
Merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang yang disita.
Dapat dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori V.

Pasal 289 ayat (2) juga mengatur penyimpan barang yang melakukan, membiarkan, atau membantu perbuatan tersebut, dengan ancaman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori V.

Pasal 290 KUHP Nasional
Pasal ini mengatur perbuatan secara melawan hukum menjual, menyewakan, memiliki, menggadaikan, atau menggunakan benda sitaan bukan untuk kepentingan proses peradilan.

Ancaman pidananya paling lama lima tahun penjara atau denda paling banyak kategori V.

Pasal 364 KUHP Nasional
Pasal ini mengatur tindakan secara melawan hukum memecahkan, meniadakan, atau merusak segel yang ditempatkan pada barang oleh atau atas nama pejabat berwenang, maupun menggagalkan penutupan segel.

Ancaman pidananya paling lama dua tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori III.

Perlu ditegaskan, aktivitas memanen buah sawit tidak otomatis membuktikan terpenuhinya unsur pidana dalam pasal-pasal tersebut. Penyidik harus memeriksa status hukum objek sitaan, ruang lingkup penyitaan, pihak yang berwenang mengelola, serta ada atau tidaknya tindakan melawan hukum.

Persoalan ini bukan sekadar menyangkut aktivitas perkebunan sawit, melainkan juga menyangkut kepastian hukum, pengawasan terhadap aset yang diduga telah disita negara, serta transparansi aparat dalam menjalankan tugasnya.

Jika benar terdapat penyitaan, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai siapa yang berwenang mengelola lahan tersebut dan atas dasar hukum apa kegiatan operasional masih berlangsung.

Tim 9 Jejak Kasus akan terus menelusuri perkembangan persoalan ini dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan. (Red/Adm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *