oleh

Tampung Pasir Timah Ilegal, Aktivitas Usuf di Beruas Disorot: Siapa di Balik Rantai Pasokannya

-Berita-42 Dilihat
banner 468x60

BANGKA BELITUNG MIOnline.klick — Dugaan praktik penampungan dan pembelian pasir timah yang disinyalir berasal dari aktivitas pertambangan tanpa izin kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada seorang warga Desa Beruas bernama Usuf, yang berdasarkan penelusuran awak media diduga masih menjalankan aktivitas pembelian pasir timah di kediamannya. Selasa (17/11/2026)

Hasil investigasi dan pantauan awak media di lokasi mendapati sejumlah sepeda motor yang diduga milik para penambang mendatangi kediaman Usuf. Keberadaan kendaraan tersebut memunculkan dugaan adanya aktivitas transaksi pasir timah. Namun, asal-usul material, legalitas kegiatan, serta tujuan kedatangan para pengendara masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

Jika dugaan tersebut terbukti berkaitan dengan perdagangan mineral hasil pertambangan tanpa izin, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai aktivitas ekonomi biasa. Penelusuran harus dilakukan untuk mengungkap asal-usul timah, pihak yang memasok, jalur distribusi, hingga pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari perdagangan tersebut.

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan bahwa aktivitas pembelian pasir timah oleh Usuf disebut-sebut masih berlangsung, bahkan ketika harga timah mengalami penurunan.

“Ya, Pak. Kalau Usuf ini paling anti dengan APH, begitu juga dengan wartawan. Bahkan saat harga timah turun pun, katanya masih tetap membeli,” ungkap sumber tersebut kepada awak media Indonesia online dilapangan.

Pernyataan itu merupakan keterangan narasumber yang masih membutuhkan verifikasi. Meski demikian, informasi tersebut menjadi salah satu petunjuk awal yang perlu ditelusuri untuk memastikan bagaimana kegiatan pembelian timah tersebut berlangsung dan apakah seluruh persyaratan hukumnya telah dipenuhi.

Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah aktivitas tersebut telah diketahui instansi terkait? Jika sudah, langkah pengawasan apa yang telah dilakukan? Jika belum, bagaimana kegiatan yang diduga berlangsung di lingkungan permukiman tersebut dapat luput dari pemantauan?

Pertanyaan-pertanyaan ini layak dijawab secara terbuka demi memastikan bahwa pengawasan terhadap tata niaga pertambangan berjalan secara konsisten dan tidak tebang pilih.

Penelusuran awak media juga memperoleh informasi dari sumber yang sama mengenai sosok bernama Akbar, warga Kudai, Sungailiat, yang diduga memiliki hubungan dengan aktivitas pembelian pasir timah oleh Usuf.

Sumber tersebut menyebut Akbar sebagai sosok yang diduga berperan sebagai bos atau pihak yang berada di belakang kegiatan tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, hubungan bisnis, pendanaan, maupun keterlibatan langsung Akbar belum terverifikasi secara independen.

Karena itu, informasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebutkan serta penelusuran terhadap dokumen dan bukti yang relevan.

Apabila ditemukan indikasi adanya jaringan perdagangan timah yang bersumber dari pertambangan tanpa izin, aparat penegak hukum perlu menelusuri mata rantai tersebut secara menyeluruh. Pemeriksaan semestinya tidak berhenti pada pihak yang diduga membeli atau menampung, tetapi juga mencakup asal-usul material dan jalur distribusinya sesuai dengan kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian ialah munculnya pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan konsistensi penegakan hukum terhadap dugaan perdagangan timah ilegal.

Apakah aktivitas yang dipersoalkan tersebut telah diperiksa? Apakah terdapat laporan masyarakat yang sudah ditindaklanjuti? Atau, apakah kegiatan itu ternyata memiliki dokumen dan legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui pemeriksaan yang objektif dan transparan.

Termasuk apabila muncul dugaan mengenai adanya pemberian uang atau upeti kepada pihak tertentu, informasi semacam itu harus diuji melalui bukti dan penyelidikan yang sah. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan aparat maupun praktik perlindungan ilegal sebelum fakta-faktanya terungkap.

Namun, apabila ditemukan bukti yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang atau praktik suap, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada dugaan, tetapi juga tidak boleh mengabaikan informasi masyarakat yang layak diperiksa.

Pasal 158 dan 161 UU Minerba Jadi Rujukan Hukum

Dalam konteks pertambangan mineral, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memuat ketentuan pidana yang relevan untuk diperhatikan.

Pasal 158 mengatur sanksi terhadap kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Pasal 161 mengatur sanksi terhadap pihak yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan, maupun penjualan mineral atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin atau dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan hukum.

Untuk Pasal 161, ancaman pidananya berupa penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Penerapan pasal-pasal tersebut terhadap suatu kegiatan tetap harus didasarkan pada fakta, unsur tindak pidana yang terpenuhi, serta hasil pemeriksaan aparat berwenang.

Dengan demikian, keberadaan aktivitas pembelian pasir timah saja tidak serta-merta membuktikan terjadinya tindak pidana.

Awak media akan melanjutkan penelusuran terhadap dugaan aktivitas pembelian dan penampungan pasir timah di kediaman Usuf di Desa Beruas. Penelusuran juga akan diarahkan untuk memverifikasi informasi mengenai Akbar, termasuk kemungkinan hubungan usaha maupun keterkaitannya dalam rantai pasokan timah tersebut.

Konfirmasi akan dimintakan kepada Usuf dan Akbar mengenai aktivitas yang diberitakan, asal-usul pasir timah yang diduga diperjualbelikan, serta dokumen legalitas yang dimiliki apabila kegiatan tersebut memang berlangsung.

Selain itu, klarifikasi akan dimintakan kepada instansi teknis pertambangan dan aparat penegak hukum setempat mengenai kewenangan pengawasan, status legalitas kegiatan, serta ada atau tidaknya pemeriksaan maupun penindakan yang relevan.

Hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak yang disebutkan tetap terbuka dan perlu dimuat secara proporsional apabila telah diperoleh.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang membeli dan siapa yang memasok pasir timah. Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa tata niaga mineral berjalan sesuai aturan, sumber daya alam tidak diperdagangkan melalui kegiatan yang melanggar hukum, dan pengawasan dilaksanakan secara transparan.

Publik berhak mendapatkan kejelasan. Jika kegiatan tersebut legal, tunjukkan dasar dan dokumennya. Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum. Jangan biarkan dugaan berkembang tanpa pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. (Red/adm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *