Opini : Sanjai Saputra, Ketua Bem IAIN Sas Babel.
Bangka Belitung MIOnline.klick – Kritik ini datang dari wilayah yang menjadi penyumbang angka kemiskinan tertinggi di Kabupaten Bangka Tengah, tepatnya Kecamatan Sungaiselan. Hari ini, Bangka Tengah sedang menghadapi sebuah paradoks pembangunan yang patut menjadi perhatian serius semua pihak.
Di satu sisi, daerah ini terus dibanggakan sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, memiliki iklim investasi yang terus bergerak, serta mencatat pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Namun di sisi lain, masyarakat masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan, konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan ketidakpastian terhadap masa depan ruang hidup mereka.
Pertanyaannya sederhana: jika pembangunan berjalan dengan baik, mengapa persoalan masyarakat justru semakin bertambah?
Data menunjukkan bahwa ekonomi Bangka Tengah tumbuh sebesar 6,60 persen pada tahun 2025. Angka tersebut menggambarkan adanya aktivitas ekonomi yang bergerak dan berkembang. Namun ironisnya, pada saat yang sama tingkat kemiskinan justru meningkat menjadi 6,70 persen atau sekitar 13.710 jiwa.
Fakta ini menghadirkan pertanyaan mendasar: pertumbuhan ekonomi yang selama ini dibanggakan sebenarnya dinikmati oleh siapa?
Bagi masyarakat, kesejahteraan tidak diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi yang dipaparkan dalam berbagai forum resmi. Kesejahteraan diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh pekerjaan yang layak, mendapatkan akses pendidikan yang baik, serta hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat.
Ketika angka pertumbuhan ekonomi meningkat tetapi angka kemiskinan juga ikut naik, maka ada sesuatu yang perlu dievaluasi dalam arah dan kualitas pembangunan daerah.
Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika melihat kondisi konflik agraria dan lingkungan yang terus berulang. Penertiban tambang ilegal yang terjadi belakangan ini membuka fakta bahwa tata kelola sumber daya alam di Bangka Tengah masih menyimpan banyak persoalan mendasar.
Tumpang tindih kepentingan lahan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, kerusakan kawasan hutan, hingga ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertambangan menunjukkan bahwa akar masalah belum benar-benar diselesaikan.
Yang lebih mengkhawatirkan, berbagai persoalan tersebut seolah berjalan tanpa adanya upaya penyelesaian yang menyentuh akar permasalahan. Publik terus disuguhkan berbagai pemberitaan tentang konflik yang berulang, kerusakan lingkungan yang semakin meluas, serta persoalan sosial yang tidak kunjung menemukan titik terang.
Namun, di tengah berbagai persoalan itu, kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan solusi justru semakin sulit dirasakan oleh masyarakat.
Di sinilah kritik perlu disampaikan secara terbuka.
Ketika seseorang dipilih oleh rakyat untuk menduduki jabatan publik, sesungguhnya ia sedang menerima amanah untuk hadir di tengah persoalan masyarakat. Jabatan bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat.
Sayangnya, yang sering terjadi justru sebaliknya. Ketika sudah duduk di kursi kekuasaan, banyak yang lupa untuk siapa dan untuk apa mereka dipilih. Alih-alih fokus menyelesaikan berbagai persoalan struktural yang selama ini membelenggu masyarakat, mereka justru menghilang dari ruang-ruang persoalan.
Seolah-olah buta terhadap kenyataan yang setiap hari dihadapi rakyat.
Padahal kemiskinan bukanlah persoalan yang muncul dalam semalam. Konflik agraria tidak lahir begitu saja. Kerusakan lingkungan juga tidak terjadi tanpa sebab. Semua itu merupakan persoalan struktural yang membutuhkan keberanian politik, ketegasan kebijakan, serta keberpihakan yang nyata kepada masyarakat.
Sayangnya, yang terlihat justru minimnya langkah strategis yang mampu menjawab akar persoalan secara berkelanjutan.
Lebih jauh lagi, kondisi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata. DPRD sebagai lembaga pengawas, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan juga memiliki tanggung jawab yang sama.
Sebab ketika kemiskinan meningkat, konflik terus berulang, dan lingkungan semakin rusak, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya apa yang salah dengan masyarakat. Yang lebih penting adalah menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh mereka yang diberi kewenangan untuk mengurus daerah ini.
Bangka Tengah membutuhkan lebih dari sekadar seremoni, pencitraan, dan narasi keberhasilan pembangunan.
Bangka Tengah membutuhkan kepemimpinan yang berani hadir di tengah persoalan. Kepemimpinan yang tidak takut melihat kenyataan, tidak sibuk merayakan statistik, dan tidak menunggu persoalan berubah menjadi krisis yang lebih besar sebelum bertindak.
Sebab sejarah tidak akan mengingat berapa banyak pidato yang pernah disampaikan atau berapa banyak baliho yang pernah dipasang.
Sejarah akan mengingat apakah para pemimpin hari ini benar-benar hadir ketika rakyat membutuhkan mereka.
Maka di tengah meningkatnya angka kemiskinan, konflik agraria yang tak kunjung selesai, kerusakan lingkungan yang terus meluas, serta ketidakpastian masa depan masyarakat, publik berhak mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana:
Pemerintah Daerah, kalian di mana?
Ketika rakyat berjuang mempertahankan ruang hidupnya, ketika masyarakat kecil menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat, dan ketika berbagai persoalan daerah terus menumpuk tanpa penyelesaian yang jelas, ke mana arah keberpihakan pemerintah?
Karena pada akhirnya, masyarakat tidak sedang menunggu pidato atau pencitraan. Mereka menunggu kehadiran, keberanian, dan tindakan nyata dari para pemimpin yang telah mereka pilih dan percayai. (Red/adm)
Komentar