BELITUNG, MIOnline.Klick — Di tengah isu menipisnya cadangan timah di sejumlah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Pulau Belitung dan Belitung Timur, aliran pasir timah ke rantai pasok perusahaan pelat merah itu justru disebut-sebut tetap deras.
Ketidaksinkronan antara kondisi lapangan dan volume distribusi inilah yang memantik kecurigaan, dari mana sebenarnya asal timah tersebut?
Penelusuran investigatif mengarah pada dugaan praktik manipulasi administrasi melalui penggunaan Surat Perintah Kerja (SPK) yang secara formal tercatat aktif, namun faktualnya tidak berproduksi.
Nama CV TMTB muncul sebagai pihak yang diduga memanfaatkan SPK “tidak produktif” sebagai pintu masuk legalitas komoditas yang asal-usulnya dipertanyakan.
Sejumlah penambang lokal dan pelaku lapangan di Tanjungpandan serta Belitung Timur menyebutkan, sebagian titik IUP PT Timah sudah lama tidak menghasilkan dalam skala signifikan.
Beberapa lokasi disebut berhenti beroperasi, sebagian lain hanya menyisakan tambang suntik skala kecil dengan output terbatas.
“Di beberapa titik itu sudah lama tidak jalan. Kalau pun ada, skalanya kecil sekali,” ujar seorang penambang yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Namun, dokumen distribusi menunjukkan pasokan timah ke PT Timah tetap berlangsung, dengan administrasi yang mencantumkan asal dari SPK milik CV TMTB.
Di sinilah muncul celah pertanyaan: bagaimana mungkin produksi minim di lapangan berbanding lurus dengan distribusi dalam volume besar?
SPK Aktif Secara Administratif Hasil penelusuran di sejumlah lokasi SPK yang terdaftar atas nama CV TMTB memperlihatkan kontras mencolok antara status dokumen dan realitas lapangan.
Beberapa SPK yang secara administratif tercatat aktif hingga 31 Desember 2025 ditemukan tidak beroperasi saat dicek langsung.
Di antaranya titik di Aik Renggadaian, Aik Lanji, dan Aik Libut. Tidak terlihat aktivitas tambang, alat produksi, maupun mobilisasi pekerja.
Dari sejumlah titik yang ditelusuri, hanya dua lokasi yang diketahui masih beroperasi yakni Aik Lanji dan Aik Keluang. Itu pun dalam skala terbatas.
Secara teknis dan rasional, produksi dari dua titik tersebut dinilai tidak cukup untuk menopang distribusi besar dan berkelanjutan sebagaimana tercatat dalam rantai pasok.
Jika data lapangan ini akurat, maka muncul dugaan bahwa sebagian SPK berfungsi sebagai “dokumen payung” untuk melegitimasi timah yang berasal dari luar wilayah izin, bahkan dari aktivitas yang tidak memiliki legalitas.
Skema yang diduga terjadi adalah pemanfaatan SPK aktif sebagai dasar administrasi pengiriman. Timah yang asal-usulnya tidak jelasatau diduga berasal dari luar IUP resmi dicatat seolah-olah berasal dari titik SPK tersebut.
Dengan demikian, komoditas berubah status menjadi legal dalam sistem pencatatan.
Praktik semacam ini, apabila terbukti, berpotensi masuk dalam ranah pidana, mulai dari manipulasi dokumen, penyampaian data tidak benar, hingga dugaan pencucian hasil tambang ilegal.
Dampaknya tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada potensi kerugian negara dan rusaknya tata kelola pertambangan. Dalam konteks yang lebih luas, skema ini dapat mengaburkan jejak timah ilegal yang selama ini menjadi sorotan nasional, terutama terkait kebocoran penerimaan negara dan kerusakan lingkungan akibat tambang tanpa kendali.
Peran Pengawasan Dipertanyakan
Aktivitas distribusi timah bukanlah proses tertutup. Pengangkutan, penimbangan, hingga pengiriman ke smelter berlangsung melalui jalur terbuka dan terdokumentasi.
Karena itu, muncul pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan aparat penegak hukum (APH) serta institusi pengawas pertambangan di daerah.
“Ini bukan aktivitas kecil yang tersembunyi. Kalau volumenya besar dan berjalan lama, rasanya sulit jika tidak terpantau,” ujar seorang sumber masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari pihak CV TMTB maupun PT Timah terkait dugaan ketidaksesuaian antara SPK aktif dan realisasi produksi di lapangan.
Klarifikasi dari kedua pihak masih dinantikan guna menjawab berbagai pertanyaan publik.
Desakan Audit dan Transparansi
Sejumlah kalangan mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap SPK yang terhubung dengan pasokan ke PT Timah di Belitung dan Belitung Timur.
Audit tersebut diharapkan mencakup verifikasi fisik lokasi, kesesuaian volume produksi, serta penelusuran rantai distribusi dari hulu ke hilir.
Selain itu, transparansi data produksi dan asal-usul timah dinilai krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola sektor strategis ini.
Apabila dugaan ini terbukti, kasus tersebut berpotensi menjadi babak baru skandal tata niaga timah nasional, bukan sekadar soal administrasi, melainkan ujian serius terhadap integritas sistem pengawasan dan penegakan hukum di daerah penghasil timah.
Pertanyaannya kini mengemuka, akankah celah ini dibongkar secara terbuka, atau kembali tertutup rapat di balik lembaran dokumen yang tampak sah di atas kertas?. (Red/Radak06)
Komentar